Teklab.id – Pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur (Kaltim). Tepatnya di Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara. Keputusan pemerintah tersebut tentu membuat masyarakat banyak menaruh harapan di ibu kota negara baru. Terutama soal inovasi teknologi yang bakal diterapkan di sana.
Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas ITB pun memiliki sejumlah usulan terkait rencana pemerintah tersebut. Pemindahan ibu kota negara dikatakan sebaiknya tidak sekadar memindahkan lokasi pusat pemerintahan, tetapi juga dijadikan momentum untuk menuju Indonesia Cerdas.
“Ibu kota negara baru harus didukung oleh pemerintahan serta tata kelola yang cerdas, infrastruktur (fisik dan digital) yang cerdas, serta masyarakat yang cerdas,” kata Ketua Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas ITB Prof Suhono Harso Supangkat dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/9).
Dia menerangkan, sistem pemerintahan yang cerdas maksudnya yakni suatu pemerintahan yang bertindak dengan cepat dan akurat berbasis fakta serta analisis-analisis akurat yang dilakukan dengan cara-cara cerdas (efektif dan efisien). Hal ini juga didukung oleh ‘smart ASN’ yang memiliki talenta, kompetensi, serta kultur cerdas serta dapat menjadi model Smart Aparatur Sipil Negara (ASN) nasional.
“Nantinya perekrutan dengan mekanisme yang berbeda untuk menangkap talenta melalui multichannel. Smart ASN akan menjadi bagian dari brainware dalam menciptakan smart government, termasuk meng-capture big data, mengolah big data, dan membangun artificial intelligence dalam membantu berjalannya pemerintahan,” terangnya.
Sementara dalam konteks penataan ruang, lanjut dia, perencanaan tata ruang dengan discretionary zoning dapat diadopsi dengan tetap mengutamakan fungsi dalam menjaga kelestarian lingkungan, juga menjamin keberlanjutan masa mendatana. “Posisi ibu kota negara di Pulau Kalimantan berimplikasi pada semakin besarnya bobot lingkungan sebagai variabel perencanaan,” ungkapnya.
Dia juga menyarankan, teknologi yang menyebabkan disrupsi pemerintahan dan perkotaan cerdas masa depan, perlu disiapkan seiring dengan pembangunan infrastruktur maupun tata kelolanya. Karena pada hakekatnya teknologi tersebut akan bersatu dengan prasarana maupun sarana perkotaan.
Yang tak kalah penting, yakni komponen smart people dalam smart city juga menjadi prioritas. Ibu kota negara tidak hanya adaptif terhadap teknologi, tetapi juga inklusif bagi masyarakat lokal. Artinya, peningkatan kapasitas semestinya menjadi bagian dari agenda. Termasuk pendekatan kolaboratif juga dibutuhkan untuk merealisasikan ibu kota negara yang ideal untuk masa depan Indonesia.
“Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas ITB mengusulkan suatu Framework Pembangunan Kota Cerdas. Framework ini bisa diterapkan untuk ibu kota negara dan ibu kota provinsi maupun kota-kota umum lainnya. Framework ini berisi pemahaman akan sumber daya dan enabler (pengungkit) hingga layanan kota,” jelas Suhono.
